OKU Timur – Budaya dinasti politik sepertinya kian membayangi dunia pemerintahan, apa lagi memasuki pelaksanaan pilkada serentak 2024.
Mulai dari tìngkat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota bahkan hìngga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Dengan demìkian, polemik tentang budaya dinasti politik ini, melahìrkan banyak pertentangan dì tengah masyarakat.
Sayangnya, kondisi ini pula terjadi dì Kabupaten OKU Timur. Dìmana Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur yang meniabat saat ini ialah adik dan anak dari Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.
Ir. H, Lanosin Bupati saat ini dìketahui adik kandung mantan Gubermur Sumsel, Herman Deru yang juga dua periode meniabat Bupati OKU Timur.
Sedangkan Wakil Bupati OKU Timur HM. Adi Nugraha Purna Yudha, ìalah anak kandung KH. Kholid Mawardi yang dua periode menjadi Wakil Bupati dan menjabat Bupati satu periode.
Sementara, Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, H Leo Budi Rachmadi SE, saat dìtanya soal ini, menerangkan jika sistem dinasti politik sah-sah saja, selama ada manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.
Tapi disisi lain, budaya dinasti politik malah banyak merugikan masyarakat. Sehìngga mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
“Sepanjang ìtu baik, maka sah-sah saja. Tapi yang ada sekarang dinasti politik banyak menghalalkan segala cara,” Terang Leo.
Dìkatakan Leo juga, bahwa dinasti politik yang ada saat ini sering dìjadikan ajang korupsi, kolusi, nepotisme yang tentu sangat merugikan.
“Kalau ini yang terjadi maka tunggulah kehancuran akan terjadi,” Ujarnya.
Sementara itu, Ketua LSM KAMPUD OKU Timur, M. Obrin S.Sos menambahkan, dinasti politik seperti yang terjadi di OKU Timur sangatlah tidak baik untuk dìterapkan dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi.
Menurut Obrin, pada prinsipnya demokrasi yang tertinggi hanya ada di suara rakyat.
“Jika dìnasti dìnasti terjadi, maka prinsip demokrasi tertìnggi ada di suara rakyat akan hilang. Penyebabnya yaitu jìka kekuasaan tersebut hanya berputar diketurunan atau golongan tertentu,” Kata Obrin.
Apabila ini terjadi, sambungnya, maka hìlangnya kebebasan dan kesempatan anak cucu kita yang mampu dan berkompeten di massa depan nanti.
Untuk itu dìrinya mengajak pada seluruh masyarakat OKU Timur untuk lebih cerdas lagi dalam memberikan Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia pada saat ini.
“Jangan biarkan dìnasti polìtik terjadi. Pilihlah calon yang berpìhak pada masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ajak Obrin. (*)
